Menanti KTP, NPWP, BPJS, dan Dompet dalam Satu Kartu Sakti

Menanti KTP, NPWP, BPJS, dan Dompet dalam Satu Kartu Sakti

Debat calon wakil presiden (cawapres) semalam menyisakan catatan menarik. Di sesi penutup, Sandiaga Uno, cawapres 02, mengacungkan e-KTP dan mengatakan bahwa kubunya tidak berminat membebani negara dengan anggaran penerbitan kartu macam-macam. Cukup maksimalkan e-KTP kita. Dengan mikrocip di kartu itu, Sandi merasa bisa menjadikan e-KTP kartu sakti yang multifungsi. Masuk akalkah?

Jawabannya, tentu saja masuk akal. Meskipun sedikit sekali negara yang berhasil melakukan integrasi aneka kartu semacam itu. Kebanyakan, mereka adalah negara-negara yang sudah maju di Eropa, seperti Jerman, Belgia, Estonia, dan sebagainya.

Namun, yang membuat “panas”, di antara segelintir negara itu, mencuat nama negeri jiran: Malaysia.

Mengintip Canggihnya MyKad Malaysia

Kartu identitas penduduk itu bernama MyKad. Diaplikasikan sejak 2005 silam, kartu ini relatif tidak ada masalah dalam penggunaannya hingga hari ini. Padahal, MyKad bukan hanya berfungsi sebagai Kartu Tanda Pengenal (KTP), melainkan juga sebagai Surat Izin Mengemudi (SIM), paspor, dompet elektronik, ATM/debit/perbankan, kartu kesehatan, juga akses sarana publik seperti transportasi umum.

Tidak seperti KTP di Indonesia yang baru diwajibkan saat warga berusia 17 tahun, MyKad sudah harus dimiliki ketika warga Malaysia berulang tahun ke-12. Jadi, pemerintah sana sudah tidak perlu lagi repot-repot merilis Kartu Identitas Anak (KIA) seperti di Indonesia.

Cukup sekeping MyKad, semua data administrasi dan kebutuhan dasar warga tersimpan dalam mikrocip berkapasitas 64 K itu. Canggih dan praktis bagi warga, efisien bagi negara.

Tidakkah Indonesia berniat untuk menirunya? Tidakkah kita ingin KTP, kartu BPJS, NPWP, SIM, alat pembayaran transportasi umum atau tol, bahkan LinkAja dan ATM bisa tercakup dalam satu kartu magnetik? Tidakkah kita ingin dompet cukup berisi sesedikit mungkin kartu (dan uang), tetapi sewaktu-waktu bisa membeli, membayar, atau mengurus sesuatu dengan e-KTP?

Bayangkan Penghematan dan Kepraktisannya

Bukannya mendukung salah satu calon, tetapi apapun alasannya, ide menerbitkan kartu ini-itu dari petahana terdengar kuno, ribet, serta membosankan. Peradaban kita jadi seperti mundur beberapa tahun, bahkan beberapa dasawarsa. Mohon maaf, Pak Jokowi, bukan inovasi seperti itu yang kami tunggu.

Jika kita memang serius menyongsong Industri 4.0, harusnya kita sedang memandang era paperless dan cashless society, dua nilai yang sangat didukung oleh Warung Fiksi. Untuk mencapainya, pemerintah sebenarnya tinggal mengoptimalkan pengolahan dan penggunaan mahadata (big data).

Peluncuran kartu-kartu baru sekilas memang seirama dengan semangat cashless society. Tetapi sejatinya jauh dari filosofi paperless, karena keputusan tersebut justru menciptakan semakin banyak benda fisik dan sampah.

Jika diteruskan, betapa banyaknya sumber daya fisik, dana, dan waktu yang harus diboroskan. Bukan saja waktu dari instansi-instansi pemerintah yang harus sibuk untuk menciptakan kartu ini-itu, tetapi juga waktu warganya yang harus mengurus kartu-kartu itu satu per satu.

Padahal, ada solusi yang lebih smart dan kita sudah separuh jalan menuju sana.

Tahukah Anda, e-KTP kita sudah dipasangi mikrocip, dan penduduk Indonesia telah memiliki satu nomor identitas tunggal (Single Identity Number/SIN). Setiap warga, bahkan yang baru lahir (asal mengurus Akta Kelahirannya), sudah akan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku seumur hidup. Semua data dari NIK harusnya bisa dintegrasikan dengan data SIM, paspor, NPWP, BPJS, perbankan, dan data lainnya.

Mengapa Kementerian Dalam Negeri, Dinas Pajak, BPJS, bank-bank BUMN, dan instansi-instansi terkait lainnya tidak duduk bersama? Agenda besarnya, menciptakan e-KTP yang sesakti, atau bahkan lebih sakti dari MyKad.

Negara dapat melayani dan “melacak” aktivitas warganya dengan lebih baik. Ketika pemerintah hendak memberikan bantuan nontunai pada warga yang kurang mampu, umpamanya, stafnya tinggal melihat mahadata. Semua terpantau secara lebih akurat dan efisien. Untuk kepentingan politik, seperti pemilihan umum (pemilu) pun kita dapat menghemat banyak.

Bagi penegak hukum, identitas tunggal akan mempermudah pengungkapan suatu kejahatan, karena dalam e-KTP telah direkam sidik jari dan retina warga. Kalau diintegrasikan dengan kepemilikan kartu seluler, mereka bahkan mudah saja melacak spammer (pengirim iklan-iklan sampah) atau pemilik akun palsu. Dengan demikian, penyebaran hoaks, aneka modus penipuan, atau berbagai sengketa dapat lebih cepat diselesaikan.

Dari pihak warga, pasti lebih nyaman memegang satu kartu saja, tetapi supersakti. Bayangkan, kita bisa berjalan-jalan dengan tenang ke mana pun di Indonesia, hanya dengan berbekal pakaian yang melekat di badan dan sekeping e-KTP. Bahkan tanpa harus memiliki atau membawa ponsel pintar (smartphone) pun kita tetap bisa menikmati segalanya. Indahnya negara yang sudah secanggih itu.

Bila ada yang mengatakan, “Belum waktunya Indonesia seperti itu,” lalu kapankah waktunya itu? Ingat, hidup warga Malaysia sudah sesimpel sekaligus secanggih itu sejak 2005. Malaysia adalah tetangga kita, sama-sama negara Asia Tenggara dan berstatus negara berkembang. Kalau pemerintah Malaysia mampu merilis kartu semacam itu, kenapa pemerintah kita tidak?

- Tulisan: Brahmanto Anindito

Comments