Sssttt... Negara Sedang Berhemat

- Oleh Brahmanto Anindito

Jokowi, dalam kampanyenya Juni-Juli silam, menjanjikan banyak hal. Pembangunan infrastruktur ini-itu, perbaikan birokrasi ini-itu, jaminan ini-itu. Itu semua sekarang sedang ditagih rakyat. Dan tentu saja butuh biaya! Padahal, seperti kata ekonom Faisal Basri, dana yang ada sekarang tidak mungkin cukup. Bahkan bank-bank sudah mengeluarkan 90% lebih cadangan dananya, tidak mungkin dirogoh lebih dalam lagi, sekalipun itu demi pembangunan nasional.

Maka, mau tak mau, Jokowi harus melakukan efisiensi dengan APBN yang ada. Ini seperti kita kalau tahu penghasilan hanya sekian perak, tapi kebutuhan tiba-tiba menggunung. Anggaran-anggaran yang tidak dan kurang berguna pun harus dipangkas. Dalam kasus negara Indonesia, contohnya sebagai berikut....

Tidak ada rekrutmen PNS selama lima tahun

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) berencana menerapkan moratorium (penghentian) perekrutan PNS selama lima tahun ke depan. MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi menganalogikan, “Gaji Anda 5 juta per bulan. Harus biayai kebutuhan anak. Tapi ingin punya pembantu, satpam, sopir. Dari mana uangnya? Anda akan berpikir, cukup atau tidak. Nah, itu yang sedang kami lakukan sebagai negara.”

Kita tahu, biaya alokasi anggaran untuk pegawai negeri selalu membengkak dari tahun ke tahun. Selalu rekrutmen baru. Selalu dinaikkan gajinya. Padahal banyak yang menganggur (meski banyak juga PNS yang kerja keras termasuk di hari libur). Distribusinya pun menumpuk di daerah-daerah strategis, dan minus di daerah-daerah lain. Menurut Jokowi, ini saatnya merampingkan postur PNS, dan memberdayakan PNS-PNS yang sudah ada.

Pembatalan megaprojek Jembatan Selat Sunda (JSS)

Jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatra ini batal direalisasikan pada masa pemerintahan Jokowi. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Andrinof Chaniago, mengungkapkan alasan pertamanya, JSS bisa mematikan identitas Indonesia sebagai negara maritim. Pihaknya menyarankan, sebagai gantinya, alangkah baiknya bila perbaikan pelayaran di Selat Sunda yang diprioritaskan.

Alasan kedua berkaitan dengan ketimpangan. Lucu bila Pemerintah berkoar-koar akan menekan ketimpangan antara barat dan timur, tapi justru membuat megaprojek yang terkonsentrasi di Indonesia barat. Belum lagi, penguasaan lahan di sekitar selat masih dikuasai oleh segelintir pengusaha. Ini memberi peluang mereka untuk memainkan harga tanah dan rumah ketika jembatan tersebut benar-benar direalisasikan.

Anggaran perjalanan dinas dan rapat

Jokowi, mulai tahun depan, memastikan akan memangkas anggaran di pos ini untuk setiap Kementerian atau Lembaga. “Saya ingin mengefisienkan anggaran yang ada. Contoh, perjalanan dinas Rp 30 triliun, itu untuk apa? Anggaran rapat Rp 18 triliun itu rapat apa?" ungkap mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI ini.

Mendengar rencana ini, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) kaget. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal PHRI, Carla Parengkuan, rencana Pemerintah ini akan menggerus pendapatan bisnis perhotelan, terutama hotel-hotel yang mempunyai fasilitas MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Namun Carla juga mengaku tidak mempermasalahkannya dan akan mencari sumber pemasukan lain bila memang Pemerintah sedang serius melakukan penghematan.

Mengurangi subsidi BBM sebanyak Rp 3.000/liter

Ini rencana yang diperkirakan paling rentan terhadap penolakan publik. Bagaimana tidak, kenaikan harga BBM selalu terbukti sukses menyeret harga-harga lain ikut naik. Rakyat, baik yang miskin maupun kelas menengah, pun tercekik. Apalagi ini diikuti dengan kebijakan kenaikan ongkos transportasi publik, mulai dari angkot, kereta sampai pesawat.

Sebenarnya, silakan saja kalau mau melakukan itu supaya APBN tidak jebol. Tapi kenapa nanggung? Kenapa tidak sekalian saja subsidi dicabut semua? Dalam hal ini, bensin kelas Premium dihapus dari SPBU-SPBU. Yang termurah Pertamax. Sehingga, SPBU-SPBU Pertamina pun bersaing secara fair dengan pom bensin milik Shell, Petronas, Total, dll. Dengan begitu, penderitaan rakyat cukup sekali.

Bagaimanapun, rakyat (yang rasional) akan cenderung mendukung rencana-rencana penghematan ini. Asalkan diikuti dengan prestasi, pemberantasan korupsi dan mafia, penegakan hukum, serta kemudahan-kemudahan bagi rakyat. Itu harus sudah tampak dalam 1-2 tahun pemerintahan baru ini. Karena rakyat sekarang adalah rakyat yang sudah jenuh dengan hiruk-pikuk politik. Rakyat yang tidak sesabar dulu lagi dalam menunggu hasil kinerja pimpinannya.